Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Tempat Makan
BPKH targetkan dana kelolaan haji capai Rp188,9 triliun pada 2025
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-05 09:24:27【Tempat Makan】656 orang sudah membaca
PerkenalanGedung Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). (ANTARA/HO-BPKH)Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keua

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mencatat pertumbuhan dana kelolaan yang konsisten, dari Rp166,54 triliun pada 2022 menjadi Rp171,64 triliun pada 2024, sedangkan target pada 2025 ditetapkan Rp188,9 triliun.
Kepala Pelaksana BPKH Fadlul Imansyah menjelaskan hingga Agustus 2025, sebesar 75,9 persen dana atau Rp130,39 triliun dialokasikan untuk investasi yang fokus pada sukuk, reksadana, investasi langsung, dan emas, sedangkan sisanya Rp41,39 triliun ditempatkan di instrumen likuid seperti deposito dan giro.
"Strategi ini menjamin dua hal, likuiditas tinggi untuk operasional haji dan imbal hasil optimal melalui instrumen syariah yang aman," ujarnya dalam kegiatan "Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2025" di Jakarta, Kamis.
BPKH juga mencatat pertumbuhan investasi sebesar 1,92 persen dan lonjakan penempatan dana sebesar 15,59 persen dalam satu tahun terakhir.
Baca juga: BPKH salurkan nilai manfaat Rp2,1 triliun untuk jamaah haji tunggu
Hingga Agustus 2025, nilai manfaat yang dihasilkan BPKH mencapai Rp8,10 triliun, naik 6,86 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebagian besar atau Rp6,39 triliun berasal dari hasil investasi.
Fadlul menegaskan komitmen BPKH untuk membangun ekosistem haji dan umrah yang berkelanjutan secara spiritual dan ekonomi.
Menurut dia, pengelolaan dana haji bukan hanya soal teknis keuangan, melainkan menyangkut mandat besar yang menyentuh kehidupan jutaan umat.
"Bagi Indonesia, pengelolaan dana haji bukan sekadar tugas finansial. Ini adalah amanah suci yang berdampak besar terhadap perekonomian nasional," ujarnya.
Dalam memperluas peran strategis di luar negeri, BPKH membentuk anak perusahaan BPKH Limited di Arab Saudi. Perusahaan ini bergerak di sektor-sektor penting dalam ekosistem haji, termasuk perhotelan, properti, katering, dan transportasi.
"Dengan BPKH Limited, kami bisa mengamankan layanan berkualitas langsung untuk jamaah Indonesia sekaligus memaksimalkan manfaat investasi lokal," kata dia.
Imbal hasil dari dana investasi ngak hanya diam, tapi langsung dikembalikan kepada jamaah dalam bentuk layanan, seperti pasokan bumbu nusantara, penyediaan makanan siap saji saat puncak haji, hingga penyewaan area komersial di hotel jamaah Indonesia.
"Kami ngak hanya mendanai, tapi menghubungkan langsung UMKM Indonesia dengan pasar di Tanah Suci. Produk seperti rendang kini punya saluran distribusi yang langsung ke konsumen haji," ujar Fadlul.
Baca juga: ISEF 2025 wadah kolaborasi perkuat pengelolaan dana haji berkelanjutan
Baca juga: Menteri Haji ingatkan jajaran cegah risiko kebocoran dana haji
Baca juga: Kemenhaj sisir potensi kebocoran dana haji di proses pengadaan
Suka(32339)
Artikel Terkait
- Ditjenpas pastikan Lapas Gunung Sitoli telah kondusif pascaricuh
- Atasi gejala angin duduk dengan tepat: Pertolongan dan pencegahannya
- Qodari kunjungi Sekolah Rakyat di Palangka Raya, janji tingkat sarana
- BGN latih 2.705 penjamah makanan di dua pulau besar di NTT
- Gubernur Kalsel minta SPPG perhatikan kebersihan cegah keracunan MBG
- Pameran tunggal Nyoman Bratayasa, hadirkan patung berusia dua abad
- Program MBG Lampung telah jangkau 86 persen penerima manfaat
- Mikroplastik jadi alergen yang ancam kesehatan kulit
- Ini dampak buruk konsumsi gluten dan dairy bagi penderita alergi
- Ratusan siswa SMK Kandeman Batang keracunan makan program MBG
Resep Populer
Rekomendasi

Gastronomi Britania modern dengan sedikit sentuhan Indonesia

Bakery ASEAN Talk 2025 Jakarta Ditutup dengan Sukses pada 28 Oktober

Dinkes Jabar sebut korban keracunan MBG di KBB sudah tertangani

Tragedi di kuil India selatan: 9 tewas dalam kerumunan padat massa

Pemkot Makassar

BGN: Penerima manfaat MBG berpotensi tembus 40 juta akhir Oktober

BNN: Target Indonesia Emas sulit tercapai jika narkoba ngak ditangani

BGN sosialisasikan revisi penerima MBG